Jumat, 25 Desember 2020

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Di Lingkungan Kerjanya Diwarnai Praktik Monopoli, Khofifah Malah Dapat Penghargaan KPPU

Halaman Tag Khofifah Indar Parawansa

Mencuatnya berita penghargaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Award 2020 Pratama kategori Persaingan Usaha Daerah yang diberikan kepada Gubernur Khofifah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis (17/12/2020) yang lalu justru mendapat perhatian khusus  dari mantan Ketua IPNU Jawa Timur Sudarsono.

Menurut Cak Dar sapaan akrabnya, dengan adanya penghargaan di tingkat Nasional itu, Gubernur Jatim Khofifah justru harus waspada. Sebab bisa jadi hal itu merupakan warning dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

"Bu Khofifah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan, jangan sampai tersandung kasus lagi. Cukup di Kementerian Agama dulu saja," pesannya.

Sebab faktanya mengatakan, lanjut Cak Dar, di lingkungan kerja Khofifah justru diwarnai dengan praktik monopoli. Diketahui setiap pelaksanaan event (hajat) Pemprov Jatim selalu ditangani oleh satu vendor, yaitu Cita Entertainment.
"Coba lihat saja faktanya memang demikian, misal seperti pelaksanaan event perayaan hari besar, kegiatan Gubernur di Grahadi, dan berbagai event yang diselenggarakan dinas, biro bahkan lembaga seperti KONI, KPID, Pramuka serta OPOP Jatim pun selalu ditangani oleh satu vendor," katanya.

Cak Dar kembali menjelaskan, meski pada beberapa kali sering diakali menggunakan nama PT lain, namun pelaksananya tetap Cita Entertainment.

"Perusahaan event organizer satu ini menguasai semua lini bisnis dalam satu acara. Bayangkan saja, mulai dari konsep acara, tata panggung, sound system (tata audio), MC, hingga publikasi, semua ditangani oleh Cita Entertainment," jelasnya.

Selain itu, seperti yang agenda terbaru ada tiga event beruntun yang ditangani, tanggal 15-17 Desember kemarin, gelaran akbar musyawarah pramuka Jawa Timur dilaksanakan di Batu Malang dengan nilai anggaran fantastis.

Di sela-sela itu, tanggal 16 ada Anugerah Penyiaran KPID Jatim Awards yang digelar di salah satu hotel mewah di Surabaya. Berikutnya, tanggal 18 ada OPOP Expo yang diadakan Khofifah untuk memamerkan produk-produk hasil karya pesantren se-Jatim.
Bahkan perayaan Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita provinsi Jatim kemarin, Selasa (22/12/2020) juga diserahkan ke Cita Entertainment.

"Kerjasama dengan satu vendor mulai dilakukan sejak hari pertama Khofifah menjadi Gubernur. Agenda provinsi yang dulunya menjadi ladang bagi banyak perusahaan EO, kini dalam genggaman Cita Entertainment, jelas ini tak bagus dalam persaingan yang sehat," ungkap Sudarsono.

"Padahal di tengah pandemi Covid-19, ada ribuan pelaksana event organizer yang menjerit lantaran sepi, bahkan sudah gulung tikar. Harusnya Pemprov Jatim bisa menjadi rezeki bagi banyak orang, jangan dimonopoli oleh satu pihak," tambahnya.

Menurut kabar yang beredar santer, oknum CEO Cita Entertainment sering mengklaim bahwa dirinya orang yang berjasa dalam menjadikan Khofifah sebagai Gubernur Jatim.

"Ia bahkan diduga sering mendatangi atau menelpon dan membagikan percakapan Whatsapp kepada kepala dinas atau lembaga terkait dengan mengatasnamakan Gubernur Jatim Khofifah. Kalau seperti ini kan nggak bagus juga," ucap Cak Dar.
Oleh karena itu, sekali lagi, Sudarsono berpesan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar lebih jeli dan berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan, agar kedepannya tidak blunder.



Rabu, 23 Desember 2020

Setelah Dilaporkan ke Polisi, Said Didu Hapus Kicauannya dan Minta maaf

Setelah Dilaporkan ke Polisi, Said Didu Hapus Kicauannya dan Minta maaf

Inline image

Setelah dilaporkan ke polisi, Eks Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, meminta maaf atas kicauannya lewat akun Twitter-nya, @msaid_didu

Said Didu menyampaikan permintaan maaf lewat Twitter. Dan sebelumnya Said Didu membenarkan bahwa akun Twitter @msaid_didu itu miliknya.

Sebagaimana diketahui, Said Didu dilaporkan ke mabes Polri oleh warga Jakarta yang bernama Wawan dengan laporan polisi nomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM tanggal Desember 2020, karena membuat kicauan yang diduga berisi ujaran kebencian atau permusuhan individu dan antargolongan (SARA) serta kejahatan terhadap penguasa umum.

Adapun kicauan Said Didu yang menjadi dasar laporan tersebut adalah sebagai berikut:
Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bpk Presiden inginkan Menag utk "menggebuk" islam. Sekali lagi terima kasih.


Said Didu Dilaporkan Polisi Karena Sebar Isu Presiden Ingin Menteri Agama Gebuk Islam

Said Didu Dilaporkan Polisi Karena Sebar Isu Presiden Ingin Menteri Agama Gebuk Islam

Inline image

Pasca pergantian Menteri Agama, akun Twitter milik mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu yaitu @msaid_didu ke Bareskrim Polri. Duduk perkaranya adalah soal salah satu cuitan yang diduga sarat ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Cuitan Said Didu yang diduga sarat ujaran kebencian itu adalah:
Terima kasih atas penjelasan mas Qodari. Akhirnya kami tahu bahwa Bpk Presiden inginkan Menag utk "menggebuk" islam. Sekali lagi terima kasih

Laporan polisi itu bernomor LP/B/0719/XII/2020/BARESKRIM tanggal Desember 2020. Adapun, Pelapor atas nama pribadi yaitu Wawan. Ia melaporkan akun Twitter @msaid_didu.

"Tadi kami telah melaporkan hari ini alhamdulillah sudah diterima Bareskrim. Jadi kita laporkan akun twitter Muhammad Said Didu," kata Wawan di Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2020).

Laporan Wawan berkaitan dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan (SARA) serta kejahatan terhadap penguasa umum. Hal ini sesuai dengan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 207 KUHP.

"Itu, isi twitternya itu sudah di-screenshot mengenai bahwa Bapak Presiden inginkan Menag (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) untuk 'menggebuk' Islam. Ini kita bisa lihat ada ujaran kebencian juga terkait SARA. Yang kedua tentang 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa," ucapnya

Ia tak menerima pernyataan Said Didu yang dinilai menghakimi Gus Yaqut. Padahal, Gus Yaqut baru saja dilantik menjadi Menag.

"Jadi sebenarnya Menag yang sekarang, Gus Yaqut sekarang belum bekerja. Malah ketika beliau pertama kali pidato tentang masalah sebagai menteri agama mengatakan bahwa bagaimana ukhuwah islamiyah, ini tugas beratnya ukhuwah islamiah jadi bagaimana Islam saling bersatu guyub," ujarnya.

"Tapi sepertinya di akun twitter Muhammad Said Didu menghukumi, menjustifikasi seakan akan Menag ini ditunjuk untuk menggebuk Islam," jelas Wawan.


Selasa, 15 Desember 2020

Ini Latar Belakang Calon Ketua Kwarda Pramuka Jatim Pengganti Gus Ipul

Ini Latar Belakang Calon Ketua Kwarda Pramuka Jatim Pengganti Gus Ipul

KIKA: Arum Sabil, Khofifah Indar Parawansa dab Saifullah Yusuf/RMOLJatim
Foto: Arum Sabil, Khofifah Indar Parawansa dab Saifullah Yusuf

Musda Pramuka untuk memilih Kakwarda Jatim tengah digelar di Kota Batu tanggal 15 - 17 Desember 2020.

Dua nama yang diusulkan oleh Kwarcab antara lain Wagub Emil Dardak dan Arum Sabil. Dalam sambutannya Sekjend Kwarnas Pramuka mewanti wanti untuk meneliti calon ketua Kwarda Jatim.

Berikut rangkuman secara singkat latar belakang kedua calon ketua kwarda Jatim.

Siapa yang tak kenal Wagub Jatim Emil Dardak, millenial yang meraih gelar doktornya di usia ke 22 ini cakap dan diakui smart oleh banyak pihak. Menjadi Bupati Trenggalek adalah awal karirnya didunia politik dan dilanjutkan sebagai Wagub Jatim termuda. Emil Dardak juga merupakan suami dari aktris Arumi Bachsin.

Dan siapa juga yang tak kenal pada Arum Sabil yang merupakan pengusaha tebu asal Jember, karirnya bisa dikatakan moncer sebagai ketua pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Sempat dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka direktur pemasaran PTPN III atas kasus dugaan suap distribusi gula di PTPN III. Arum Sabil yang maju karena dukungan Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, sangat percaya diri akan menjadi ketua Kwarda karena merasa didukung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Senin, 14 Desember 2020

Khofifah Dukung Arum Sabil Jadi Ketua Kwarda Pramuka Jatim

Khofifah Dukung Arum Sabil Jadi Ketua Kwarda Pramuka Jatim

Inline image


Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung Arum Sabil untuk menjadi ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jatim.

Hal ini disampaikan Khofifah saat mengumpulkan pengurus Pramuka Kabupaten/Kota se Jatim sebagaimana foto Khofifah bersama Arum Sabil dalam sebuah cara Pramuka yang dijadikan poster kampanye dan video pengarahannya kepada para pengurus Pramuka se Jatim yang beredar secara viral melalui Chanel Youtube

Minggu, 13 Desember 2020

Gus Ipul Dukung Arum Sabil Sebagai Ketua Pramuka Jatim Dan Akan Buat Aturan Baru Pada Mekanisme Pemilihan

Gus Ipul Dukung Arum Sabil Sebagai Ketua Pramuka Jatim Dan Akan Buat Aturan Baru Pada Mekanisme Pemilihan

HM Arum Sabil: petani dan pelita hati - ANTARA News

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memberi garis tegas agar penggantinya diisi figur yang sedang tidak menjabat sebagai pejabat publik seperti misalnya menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub)dll.

"Kalau merangkap pejabat publik, ini yang repot, pasti Pramuka dibawa-bawa ke politik," katanya kepada wartawan usai menghadiri Pelantikan Majelis Pembimbing Cabang, Lembaga Pemeriksa Keuangan, dan Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Pasuruan 2019-2024, Jumat (11/12/2020).

Ketika disinggung bahwa biasanya ketua Pramuka Jatim dijabat  secara ex officio oleh Wagub Jatim, dimana hal itu menjadikan Gus Ipul sebagai ketua pramuka jatim "Dulu saya jadi ketua Pramuka atas perintah oleh Pak Gubernur (Soekarwo), baru disampaikan saat forum resmi," imbuhnya.

Untuk diketahui Kwarda pramuka Jatim akan melaksanakan Musda pada 15 Desember 2020, dimana pada acara tersebut salah satu agendanya adalah memilih pengurus baru untuk menggantikan pengurus lama yang sudah habis masa jabatannya.

Lantas, siapa yang layak di antara dua kandidat yang muncul, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak atau Arum Sabil yang berlatar belakang pengusaha yang dimunculkan oleh Gus Ipul untuk menggantikannya?

Gus Ipul enggan menyebut nama. Namun saat diwawancarai wartawan, 2 Desember lalu, dia menuturkan pada dasarnya apa yang diputuskannya sejalan dengan apa yang telah dirundingkannya dengan Gubernur Khofifah selaku ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Jatim.

"Ketua Mabinda yang memberikan arah kebijakan Pramuka dan dukungan anggaran, itu juga terjadi di kabupaten dan kota," katanya.

Kalau soal mekanisme pencalonan ketua, beber Gus Ipul, diusulkan dari bawah dan nama-nama yang muncul akan dibawa ke forum setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan gubernur.

"Semua boleh jadi ketua selama memenuhi persyaratan, ya itu tadi, bahwa saya membuat peraturan baru  bahwa yang boleh menjadi ketua tidak boleh merangkap sebagai pejabat publik," kata Gus Ipul yang terpilih menjadi wali kota Pasuruan setelah unggul dalam Pilwali Pasuruan 2020.

Jadi Arum Sabil atau Emil Dardak yang dipandang memenuhi syarat? " nanti kita lihat dulu ya saatnya siapa yang dipilih forum, sabar dulu. Tapi saya sebagai Ketua yang sekarang akan membuat aturan baru bahwa ketua Pramuka janganlah merangkap sebagai pejabat publik," katanya.

Menurut Gus Ipul, munculnya nama Emil Dardak menjadi sorotan sejumlah kalangan, mengingat dia adalah Wagub. Mereka khawatir, jika suami Arumi Bachsin itu terpilih, maka Pramuka bisa diseret ke ranah politik.

Kekhawatiran itu di antaranya dilontarkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak. Secara tegas di meminta agar ketua Kwarda tidak lagi jabatan ex officio Wagub Jatim, agar Pramuka terbebas dari kepentingan politik.

"Kita tahu rata-rata Wagub itu akan maju di Pilgub Jatim. Karenanya kalau Emil Dardak sebagai ketua Kwarda Pramuka, maka Pramuka yang merupakan organisasi independen harusnya jauh dari jabatan politik," kata Sahat, 2 Oktober lalu.

Sebaliknya, 'pemandangan manis' terlihat saat launching East Java Green Scout Innovation Kwarda Pramuka Jatim di Surabaya, 15 September lalu. Arum Sabil yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kegiatan pramuka, terlihat hadir sebagai ketua Saka Taruna Bhumi Kwarcab Jember atas undangan Gus Ipul.

Menariknya, selama acara Gus Ipul dan Arum Sabil terlihat kompak baik di atas maupun di bawah panggung. Beberapa kali di atas panggung, tampak keduanya saling berbincang sambil sesekali berbisik, lalu tertawa.

Pun usai acara. Saat berjalan meninggalkan lokasi, Gus Ipul berulang kali menggandeng erat lengan Arum Sabil. Bahkan, keduanya sempat berhenti sejenak di tengah jalan, lalu saling menempelkan tinju.

Apa arti saling tempel tinju tersebut? Apa semacam salam estafet kepemimpinan? "Ya," kata Arum Sabil sembari tersenyum tipis.



Jumat, 04 Desember 2020

Jokowi Mania Dukung Pasangan Yoko - Nisa Pada Pemilihan Bupati Mojokerto

Jokowi Mania Dukung Pasangan Yoko - Nisa Pada Pemilihan Bupati Mojokerto

FOTO JOKOWI CAPRES : Jo-Man Dideklarasikan di Solo

Jokowi Mania Jawa Timur mendukung pasangan nomor urut 2 yaitu Yoko - Nisa (YoNi) pada pemilihan Bupati Mojokerto pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Ahmad Dendi, ketua Jokowi Mania Jatim menyatakan Jokowi Mania mendukung dan memenangkan pasangan Yoko Priyono dan Choirun Nisa adalah karena pasangan calon ini adalah merupakan calon yang dalam rekam jejaknya terbukti tidak terlibat korupsi, dibandingkan dengan calon lainnya.

"Dibanding dengan calon lainnya yang ada pada pemilihan Bupati Mojokerto tahun 2020 ini, rekam jejak pasangan Yoko Nisa terbukti adalah pasangan yang tidak terlibat pada kasus-kasus korupsi", kata Ahmad Dendi Setiono.

Menurut Dendi, selain tidak terlibat korupsi, pasangan Yoko - Nisa adalah pasangan yang punya visi dan misi yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pasangan Yoko Nisa adalah pasangan yang punya visi dan misi yang sejalan dengan pak Jokowi. Apalagi ibu Choirun Nisa adalah seorang tokoh Muslimat NU, dan pada tahun 2019 beliau bersama Muslimat NU banyak membantu pak Jokowi", tegas Dendi

"Jokowi Mania bersama para relawan Jokowi lainnya bertekad dan bersemangat untuk memenangkan pasangan Yoko - Nisa, bahkan relawan kami sudah turun dari pintu ke pintu atau door to door untuk memenangkan dan menjelaskan visi misi pasangan YoNi yang selaras dengan program-program pak Jokowi', pungkasnya.

Kamis, 03 Desember 2020

Naudzubillah, Ngaku Seorang Gus Tapi Kok Mau Berpasangan Dengan Istri Koruptor di Pilkada Kabupaten. Mojokerto, Berikut Profil Pasangan Calon Bupati Mojokerto

Naudzubillah, Ngaku Seorang Gus Tapi Kok Mau Berpasangan Dengan Istri Koruptor di Pilkada Kabupaten. Mojokerto,
Berikut Profil Pasangan Calon Bupati Mojokerto

Ekspresi Eni Saragih dan Bupati Mojokerto Nonaktif Sebelum Diperiksa KPK

Tahapan Pilbup Mojokerto 2020 kini sudah melewati tahapan akhir bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berikut fakta dan profil ketiga pasangan

Ada tiga pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang secara resmi sudah mendaftar ke KPU untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Mojokerto 2020.

Ketiga paslon tersebut adalah :

Paslon No. 1. Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barra (IKBAR) yang mendaftar pada Jum'at (04/09/20) sore, pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Nasdem, dan PAN.

IKBAR juga didukung Partai Hanura, PKS, dan Gerindra, atau memiliki modal awal 19 suara wakil rakyat.

Ikfina adalah istri mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha (MKP) yang menjadi tersangka kasus Korupsi dan sedang di penjara sedangkan Muhammad Al Barra atau Gus Barra adalah salah satu keturunan dari pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto. Gus Barra Rela menjadi Wakil dari Keluarga Koruptor.

Paslon No. 2 yaitu Yoko Priyono – Choirun Nisa mendaftar pada Jum'at (04/09/20) pagi, pasangan ini diusung oleh Partai Golkar dan PPP dengan total dukungan 11 kursi legislatif.

Yoko Priono merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Mojokerto dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

"Sesuai ketentuan, saya konsisten. Saya telah mundur dan telah pensiun dari jabatan saya," ungkap Yoko. Sementara wakilnya, Choirun Nisa, merupakan kader Muslimat NU. Mereka Berdua Mengusung Slogan Bersih - Gak Korupsi

Paslon No. 3 yaitu Pungkasiadi – Titik Masudah (PUTIK) yang mendaftar pada Minggu (06/09/20) siang. Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, serta Partai Bulan Bintang (PBB) dengan total 20 kursi legislatif. Pungkasiadi yang juga wakil bupati terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK, diduga kuat sedang terjerat kasus penyelewengan dana pengadaan masker senilai 6 M untuk Covid - 19.



Rabu, 02 Desember 2020

PDAM Jember Dituding Fasilitasi Acara Untuk Pemenangan Faida

PDAM Jember Dituding Fasilitasi Acara Untuk Pemenangan Faida
Anggota DPRD Dari Partai Nasdem Yang Merupakan Pengusung Calon Bupati Hendy Siswanto Ini Juga Menunjukkan Bukti Video, Foto dan Percakapan WA

Inline image

Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, kembali mengungkap dugaan temuan pelanggaran UU Pilkada yang menguntungkan paslon 01 pasangan petahana Faida-Vian. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jember, Adi Setiawan terancam sanksi pemecatan jika memang terbukti memberikan dukungan kepada Faida yang merupakan calon bupati petahana.

Pernyataan tersebut disampaikan ketua komisi C, David Handoko Seto saat melakukan rapat dengar pendapat dengan PDAM dan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan, Rabu (2/12) siang di gedung dewan.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, kepada pihak PDAM yang hadir, David menanyakan sejumlah temuan dilapangan terkait adanya dugaan penggalangan dukungan oleh dirut PDAM, Ady  Setiawan kepada paslon 01 saat melakukan kegiatan Gathering PDAM Jember di Bali beberapa hari yang lalu.

Bahkan ia sempat menunjukkan beberapa bukti foto, pesan WA serta bukti lain yang menunjukkan adanya penggalangan massa untuk mendukung paslon 01 oleh Dirut PDAM itu.

"Saya mendapat informasi bahwa ada dugaan penggalangan dukungan oleh direktur PDAM di Bali dengan mengundang sejumlah ketua RT/RW, apakah benar demikian?," ungkap David Handoko Seto dari fraksi NasDem partai Pendukung pasangan calon bupati Jember Hendy-Firja'un.

Bahkan dalam acara tersebut menurut David dengan jelas menunjukkan bukti adanya dugaan pengkondisian massa untuk mendukung paslon 01, berupa foto dan percakapan WA yang dilakukan oleh pihak PDAM.

Namun sayangnya, Ady tidak hadir dalam rapat tersebut karena sedang berada di Jakarta. Dan terhadap pertanyaan David tersebut awalnya dibantah oleh Mario, salah seorang panitia kegiatan Gathering PDAM Jember yang menyatakan bahwa tidak ada acara dukung mendukung dalam acara tersebut.

"Tidak ada acara yang berhubungan dengan politik pada waktu itu,"ujarnya.

Namun jawaban Mario akhirnya  dimentahkan oleh David dengan menunjukkan bukti adanya dugaan pengkondisian massa untuk mendukung paslon 01, berupa foto yang dilakukan oleh Dirut PDAM serta video sebagai mana dilansir https://www.xposfile.com/wp-content/uploads/2020/12/Dirut-PDAM-Kampanye-01.mp4?_=2 ini yang memperlihatkan Ady berjoget ria sambil menunjukkan satu jari telunjuk yang merupakan nomer urut paslon pertahanan didampingi oleh ketua badan Pengawas PDAM Jember, Edy Budi Susilo.

"Dengan adanya bukti tersebut saya akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu, KPU dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti. Bahkan kalau perlu dirut PDAM harus dipecat," tegasnya didepan rapat sebagaimana dilansir dari siaran radio KissFM Jember.

Awak media yang berusaha mengkonfirmasi kepada Ady via WA hanya mendapat jawaban bahwa itu RT/RW yang membantu program sambung gratis PDAM dan siji omah siji PAM dan tidak terkait dukung mendukung.

"Acara pure refreshing meningkatkan imun dan membantu pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Dan acara itu rutin diselenggarakan di PDAM sudah 3 kali dan dianggarkan dalam rencana perusahaan," jawabnya.

"Run down acara tidak ada kampanye , tidak ada visi misi calon dan tidak di lokasi Jember, jadi sangat bias bila ada tafsir tulisan 1 dipersepsikan nomor pasangan calon" pungkas Ady.

Acara gathering sendiri menurut informasi pihak PADM sudah direncanakan setahun sebelumnya dengan menggunakan anggaran CSR dengan mengundang sekitar 50 RT/RW dari dua kecamatan, yakni kecamatan Panti dan Pakusari yang dianggap membantu mensosialisasikan program PDAM. (Tim)



Selasa, 01 Desember 2020

Laskar MKP Tuntut Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Tangkap KPK Atas Kasus Korupsi Masker

Laskar MKP Tuntut Bupati Mojokerto Pungkasiadi di Tangkap KPK Atas Kasus Korupsi Masker

Inline image

Laskar Mojokerto anti KoruPsi selasa 1 Desember 2020 melakukan demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tuntutan segera menangkap Bupati non aktif Pungkasiadi.

Setidaknya ada 3 tuntutan dari Laskar MKP ini, salah satunya KPK segera menangkap Pungkasiadi atas kasus korupsi masker senilai 6 M.

Perwakilan pendemo m enyampaikan bahwa perwakilan laskar MKP mengaku sudah menemui dan menyampaikan kepada perwakilan KPK tentang data-data kasus korupsi yang melibatkan Pungkasiadi serta kroni-kroninya. Terutama terkait kasus korupsi pengadaan masker.

Pendemo berjanji akan mendatangi lagi KPK sampai benar - benar memastikan Pungkasiadi di proses secara hukum.

"Jika perlu kami masyarakat kab. Mojokerto akan bermalam di KPK, mulai jum'at agar kasus ini segera di Proses" Ujar salah satu pendemo dengan berapi - api.

Nampak spanduk aksi yang dibawa bertuliskan "KPK Harus Tangkap dan hukum mati korupsi Masker di Kabupaten Mojokerto"

Demo yang diikuti oleh puluhan orang yang berlangsung damai ini selesai ketika, sekitar pukul 15.00 para demonstran didepan kantor KPK ini membubarkan diri dengan tertib.