Jumat, 15 Januari 2021

MENGAPA VAKSIN PERLU DIKAMPANYEKAN DAN MENGAPA MEREKA YANG ANTI VAKSIN DI ERA PANDEMIK MENJADI PUBLIC ENEMY NO 1?

MENGAPA VAKSIN PERLU DIKAMPANYEKAN DAN MENGAPA MEREKA YANG ANTI VAKSIN DI ERA PANDEMIK MENJADI PUBLIC ENEMY NO 1?

Beda Vaksinasi dan Imunisasi - Info Sehat Klikdokter.com

Apa penemuan terbesar dalam sejarah? Dengan membaca data, tak ragu saya katakan. Penemuan terbesar dalam sejarah yang paling menyelamatkan nyawa dan kesehatan manusia adalah Vaksin.

Vaksin, lebih dari penemuan ilmiah lain dalam sejarah, telah menyelamatkan paling  banyak manusia dari kematian, cacat, kebutaan, dan gagalnya bayi untuk hidup sehat.

Lihatlah penyakit cacar (smallpox). Di abad 20, penyakit ini sudah membunuh sekitar 300-500 juta manusia. (1)

Jumlah yang mati karena cacar lebih banyak dari semua perang dunia, ditambah korban terorisme, ditambah bencana alam di era modern.

Sebanyak 20-50 persen yang terkena cacar akan mati. Yang bertahan hidup, akan mengalami cacat hingga kebutaan.

Vaksin membuat cacar tidak lagi berbahaya bagi manusia.

Begitu banyak penyakit yang kini bisa dijinakkan karena datangnya era vaksin. Antara lain, di samping cacar, adalah polio, tetanus, flu, hepatitis B, Hepatitis A, campak, gondokan, dan chickenpox.

Kini telah tiba. Corona Virus 19 segera pula dijinakkan oleh vaksin.

Tapi mengapa vaksinasi atas covid 19 tetap perlu dikampanyekan? Mengapa di era pandemik, mereka yang mengkampanyekan sebaliknya, yang menyeru masyarakat agar jangan bersedia divaksin itu menjadi public enemy no 1?

Mengapa mereka yang mengkampanyekan anti vaksin bahkan lebih berbahaya dibandingkan teroris?

Jawabnya adalah hukum Herd Immunity. Kekebalan Komunitas.

-000-

Vaksinasi atas satu pandemik hanya efektif jika tercipta kekebalan komunitas. Herd Immunity. Hanya dalam kondisi itu, hidup bisa normal kembali. Manusia kembali bebas bergerak kemana saja, jumpa tatap muka, bersalaman, berpelukan.

Kemungkinan untuk saling menularkan penyakit; kemungkinan penyakit itu kembali menjadi pandemik; semua itu akan sirna hanya jika tercipta kekebalan komunitas.

Awalnya di tahun 1923.  A.W. Hedrich mempublikasi risetnya mengenai penyakit campak di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat.

Ia mengamati gejala di sana. Setelah banyak anak- anak diobati dari campak, dan dibuat imun, jumlah yang terkena penyakit itu menurun drastis.

Hedrich pun mengelaborasi. Apa hubungan semakin banyak populasi divaksin dengan semakin menurunnya angka penularan penyakit.

Setelah meneliti. Setelah cukup bahan. Ia pun menyimpulkan. Ada hukum sosial yang bekerja. Jika jumlah populasi yang divaksin melampaui prosentase tertentu dari keseluruhan populasi, maka bahaya dari sebuah penyakit menjadi sangat minim.

Dari peristiwa itu Hedrich pun memunculkan gagasan vaksin massal. Gagasan itu pertama kali dijalankan di tahun 1960an.

Ini bisa disebut vaksin massal pertama secara sistematis dalam sejarah (2). Vaksin massal yang ditujukan untuk melenyapkan skala bahaya sebuah penyakit.

Itu social origin dari lahirnya hukum kekebalan komunitas (Herd Immunity)

Rule of thumb dari kekebalan komunitas itu sekitar 70 persen populasi. Jika sebanyak 70 persen populasi sudah divaksin penyakit tertentu, penyakit itu tak lagi berbahaya. Ia bahkan bisa dianggap lenyap sebagai penyakit menular yang serius.

Tapi Dr. Anthony Stephen Fauci memiliki prosentase berbeda untuk Covid 19. Ia pakar kesehatan yang kini sangat disegani. Fauci menjadi Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases sejak 1984.

Fauci menyatakan, kekebalan komunitas untuk Covid 19 terjadi jika 80-90 persen populasi sudah divaksin (3). Sebelum prosentase itu tercapai, saling menularkan virus covid 19 masih dalam skala yang tak aman.

Di sinilah letak problema mengapa kampanye vaksin Covid 19 diperlukan. Termasuk di Indonesia.

-000-

Survei menunjukkan di berbagai negara Eropa, prosentase populasi yang bersedia divaksin tidak tinggi. (4)

Di Itali, 40 persen populasi menyatakan tak bersedia di vaksin. Di Spanyol bahkan 50 persen tak bersedia divaksin.

Di Perancis, 54 persen menyatakan skeptis dengan vaksin. Di Jerman, juga di Inggris yang menyatakan bersedia divaksin di bawah 70 persen.

Di Amerika Serikat, 63 persen bersedia divaksin. Di Indonesia, 2 dari 3 responden (di bawah 70 persen), bersedia divaksin (5).

Semua data itu menunjukkan hal yang sama. Yang bersedia divaksin masih dibawah prosentase yang dibutuhan untuk Herd Immunity (kekebalan komunitas).

Karena pentingnya kekebalan komunitas, bagaimana jika vaksininasi Covid-19 diwajibkan, dijadikan mandatory? Mereka yang tak bersedia divaksin akan dihukum?

Bahkan WHO tak memilih jalan vaksin sebagai mandatory. Berdasarkan pengalaman, menjadikan vaksin sebagai kewajiban justru melahirkan rebelious spirit. Akan lebih banyak yang menentang. (6)

Strategi yang tersisa tak lain adalah kampanye plus. Para influencers diharapkan ikut membangkitkan kesadaran komunitas. Ditambah dengan insentif dan disinsentif, kemudahan dan kesulitan yang diberikan kepada yang bersedia dan menolak vaksin.

-000-

Kampanye anti vaksinasi itu juga menular.  Berbagai alasan dikemukakan oleh mereka yang menolak vaksin. Mulai dari khawatir akan efek samping, tak menganggap virus itu bahaya, tak merasa vaksin itu efektif, hingga alasan keagamaan.

Selalu ada politisi, tokoh berpengaruh, dan infuencer yang membuat pernyataan publik anti vaksin, apalagi mengkampanyekan agar jangan bersedia divaksin. Mereka  menjadi penghalang terbentuknya Herd Immunity.

Di era pandemik, apalagi terbukti pandemik ini sudah merengut banyak nyawa manusia, merusak ekonomi, membuat dunia semakin miskin, merenggut begitu banyak kebebasan, penghalang banyak kegiatan sosial, bukankah kampanye anti vaksin adalah kejahatan luar biasa?

Dapatlah dikatakan. Mereka yang mengkampanyekan anti vaksin itu di era pandemik, adalah public enemy no 1. Mereka lebih bahaya dari para teroris.*

Jan 2021

CATATAN

1. Jumlah yang mati karena cacar lebih banyak dibandingkan jumlah korban semua perang dunia dijadikan satu dan ditambah dengan korban terorisme

Smallpox - Wikipedia

2. Social origin lahirnya vaksin massal dan herd imunity

"Evolution of measles elimination strategies in the United States"

3. Dr. Anthony Stephen Fauci menyatakan Herd immunity untuk Covid 19 terbentuk bila 80-90 persen populasi sudah divaksin



4. Populasi beberapa negara Eropa yang bersedia divaksin masih dibawah 70 persen, apalagi 90 persen.

newseu.cgtn.com › news › Stud...Web resultsStudies suggest European reluctance to take COVID ...


5. Populasi Indonesia yang bersedia divaksin masih dibawah 70 persen, apalagi di bawah 90 persen.



6. WHO tak ingin menjadikan vaksinasi covid 19 sebagai mandatory karena justru dapat melahirkan perlawanan atas vaksinasi bertambah




Sumber: https://www.facebook.com/322283467867809/posts/3555239674572156/?d=n

Sabtu, 09 Januari 2021

Dituduh Merusak Baliho Bergambar Rizieq Shihab, Pria Tua 65 Tahun Dianiaya Sampai Mati Oleh 7 Orang FPI

Dituduh Merusak Baliho Bergambar Rizieq Shihab, Pria Tua 65 Tahun Dianiaya Sampai Mati Oleh 7 Orang FPI

Anak Anak Teriak Histeris, Lihat Laskar FPI Aniaya Ibunya Yang Hadir Di  Acara Hajatan, Dikiranya.... | IndonesiaKiniNews.com

Nasib tragis dialami oleh Soekanda Mansoer (65 tahun), warga Jalan Padasuka, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, kota Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat.

Pria tua renta ini tewas, setelh dianiaya 7 orang anggota FPI (Front Pembela Islam), gara-gara dituduh merobek baliho bergambar Rizieq Shihab.

"Kasus kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan kematian bagi orang ini terjadi pada September 2020 lalu", kata Kasat Reskrim Polresta Tasikmalaya, AKP Yusuf Ruhiman (9/1/2021).

Lokasi penganiayaannya terjdi di Jalan Gunung Tanjung, Kelurahan Sukamanah, Kecamatn Cipedes, Kota Tasikmalaya.

Adapun tersangkanya sebanyak 7 orang yakni M (39), G (35), N (32), U (30), W (31), B (34), dan U (33), ke-tujuh tersangka ini menganiaya korban sampai meninggal dunia.

"Kini perkaranya sudah P21, ke-tujuh tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya" kata Yusuf.

Menurut Yusuf, pihaknya telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejari Kota Tasimalaya, dan 7 tersangka juga ikut diserahkan beserta barang bukti sepeda motor.

Sementara itu Kepala Kejari (Kajari) Kota Tasikmalaya Fajarudin membenarkan bahwa telah menerima limpahan berkas kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas.

Langkah selanjutnya, pihaknya akan membuat rencana dakwaan oleh jaksa yang akan disangkakan pada ke-tujuh tersangka, untuk selanjutnya diserahkan pada Pengadilan.

"Setelah diregister akan dilimpahkan ke Pengadilan dn menunggu jadwal persidangannya" jelas Fajarudin.

Menurut Fajarudin, diharapkan jadwal persidangan segera didapat, karena biasnya seminggu atau empat hari diterima penetapan hari persidangan atau jadwal persidangannya.

Karena kondisi pandemi corona atau covid-19, kemungkinan persidangannya dilakukan secara daring. Adapun ke-tujuh tersangka akan dititipkan pada Lapas kels IIB Tasikmalaya.

"Kami akan terbuka, jadi siapapun bisa memantau kasus ini, Diharapkan prosesnya bisa cepat", pungkasnya.



Rabu, 06 Januari 2021

Ketahuan Suka Nonton Video Porno, Fadli Zon Dinobatkan Warga Jadi Jubir Bokep

Ketahuan Suka Nonton Video Porno, Fadli Zon Dinobatkan Warga Jadi Jubir Bokep

Terciduk Like Video Porno, Akun Twitter Fadli Zon Diserbu Warganet - Suara  Jabar
Masyarakat ramai-ramai menngkritik Anggota DPR RI Fadli Zo melalui akun Twitter resmi  Fadli Zon @fadlizon. Mereka penasaran setelah ada warganet yang menangkap basah akun Twitter milik Politikus Partai Gerindra itu menyukai video porno.

Diketahui, baru beberapa jam yang lalu Fadli Zon ketahuan menyukai unggahan video porno tersebut, terlihat dari waktu yang tercantum di kolom twitter.

Lantas, hal itu membuat sejumlah pengguna Twitter berbondong-bondong mengkritik akun @fadlizon mengenai hal tersebut.

"Ya ampun tab like-nya anggota @DPR_RI dari @Gerindra ini kok ada video porno?," tulis akun @MurtadhaOne1 pada keterangan di unggahannya itu, Rabu (6/1/2021) dikutip dari Beritahits.id.

Menanggapi kejadian itu, Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid berikan ucapan menohok untuk Fadli Zon.

Muannas menyebut itu adalah hukuman dari Tuhan kepada Fadli Zon yang terlalu sering menggunakan jarinya untuk nyinyir pada orang lain.

"Hukuman Tuhan dibuka aibnya terlalu banyak 'jarinya' nyinyirin orang," tulis akun @muannas_alaidid.

Alhasil, banyak sekali masyarakat mengomentari tingkah laku dari anggota DPR RI tersebut.

"Yuuhuuu ciee ciee ketauan nih suka like-like an. Zonk," ujar akun @RFA____

Alhasil  Fadli Zon bukannya malu atau meminta maaf pada masyarakat karena menyukai video porno, tapi malah memblokir banyak akun milik masyarakat, agar masyarakat yang mengkritiknya tidak bisa melihat apa yang dilakukannya dan agar masyarakat tidak bisa mengkritiknya.

Selain itu untuk menghilangkan jejak Fadli Zon juga menghapus kegiatannya menonton Video porno untuk menghilangkan jejak itu, tapi ternyata sudh banyak masyarakt yng melakukan screenshoot atas kesukaan Fadli Zon pada Video porno tersebut, sehingga jejak digital tidak bisa dihilangkan.

Akhirnya kelakuan Fadli Zon ini memunculkan panggilan baru pada Anggota DPR RI yang suka sekali nyinyir ini, yakni #FadliZon_JubirBokep atau Fadli Zon adalah Juru Bicara Pelaku Pornografi. Sebagaiman yang diunggah oleh Wisanggeni salah seorang warga yang diblokir oleh Fadli Zon dalam kritiknya pada https://twitter.com/wisanggeni_084/status/1346720380283547650?s=20



Selasa, 05 Januari 2021

Bupati Jember Faida Perintahkan Para Pendukungnya Laporkan KH Muqit ke Polisi

Bupati Jember Faida Perintahkan Para Pendukungnya Laporkan KH Muqit ke Polisi

DPRD Makzulkan Bupati Jember Faida, Berikut 3 Pemakzulan Bupati yang Pernah  Sukses - Portal Jember

Bola panas konflik di Pemkab Jember terus bergulir. Dianggap jadi biang kegaduhan, Bupati Faida perintahkan para pendukungny untuk mengadukan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief ke polisi secara resmi dengan memakai atas nama warga jember.

Koordinator warga pelapor yang dikenal sebagai pendukung Faida yaitu Heri Subagio mengatakan, bahwa pergantian pejabat (mutasi jabatan) di lingkungan Pemkab Jember yang dilakukan oleh Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief saat menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jember, berdampak pada pemerintahan tidak kondusif. Dan hal ini sama dengan yang disampaikan oleh Faida di kantor Kejaksaan Negeri Jember, saat bersama para jaksa menekan KH Muqit bahwa itu merupakan kesalahan KH Muwit yang menyebabkan Faida kalah pada pemilihan Bupati Jember pada 9 Desember 2020 lalu.

Berdasarkan hal itu, pihaknya melaporkan pengaduan ke Mapolres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember, Selasa (5/1/2021).

"Kami melihat, muara dari hiruk pikuk (gaduh) pemerintahan di Jember ini berawal dari mutasi pejabat di masa Plt bupati Jember (Muqit). Dalam undang-undang sudah jelas, bahwa Plt bupati tidak diperbolehkan melakukan pergantian pejabat, namun hal ini tetap dilakukan oleh Wabup saat itu," ujarnya, seperti dikutip dari suaraindonesia.co.id –media jejaring suara.com, Selasa (5/1/2021).

Heri menilai apa yang sudah dilakukan Wabup Muqit tersebut menjadi biang kegaduhan hingga berujung persoalan politik di Pemkab Jember. Dan Hal ini menyebabkan Faida kalah pada pemilihan Bupati. Sehingga Ia berharap dengan adanya aduan warga dengan nomor LM/3/1/2021 di Mapolres Jember itu, pihak-pihak terkait bisa melakukan penanganan adanya pelanggaran.

"Kami mengadukan persoalan ini tidak hanya di Mapolres, tapi juga di Kejaksaan Negeri Jember, harapan kami kedua lembaga tersebut bisa melakukan pengusutan dan turun tangan, agar situasi di Jember kembali kondusif, karena menyebabkan pemilihan Bupati kemaren adalah melanggar prosedur, dan Faida adalah tetap sebagai Bupati Jember sampai ada pemilihan Bupati lagi" urainya.

Meskipun mutasi yang dilakukan Wabup Muqit merupakan rekomendasi dari Kemendagri dan KASN, Heri melihat bahwa rekomendasi tersebut tidak diserta izin secara tertulis, sehingga secara hukum tidak dibenarkan.

"Oke izin sudah melalui rekomkendasi/perintah Mendagri, tapi kalau tidak disertai bukti izin tertulis lagi untuk melaksanakan izin/rekomendasi/perintah Mendagri  itu, hal ini tidak bisa dibenarkan di mata hukum, seharusnya ada izin bukti tertulis lagi, tapi sampai saat ini kami selaku warga yang peduli akan kondusifitas Kabupaten Jember masih belum melihat adanya izin untuk melaksanakan perintah/rekomendasi/izin  tersebut," jelasnya

"Jadi seperti yang disampaikan oleh Bupati Faida dan Kejaksaan Jember di kantor Kejaksaan, bahwa KH Muchit bersalah karena untuk melaksanakan rekomendasi/perintah atau izin dari mendagri itu harus ada izin tertulis lagi dari Mendagri untuk melaksankan izin/rekomendasi", pungkasnya.



Sabtu, 02 Januari 2021

FPI, PREMAN PASAR BERJUBAH AGAMA

FPI, PREMAN PASAR BERJUBAH AGAMA

Inilah Kronologis FPI Serang Kontes Waria : Okezone News

FPI itu sebenarnya bukan ormas yang isinya orang berpendidikan dan berfikir strategis. Mereka selalu dijadikan "attack dog" karena kemampuannya menggunakan massa sebagai alat penekan.

Pendapatan utama FPI selain dari para bohir yang berlatar belakang politikus dan pengusaha busuk yang memakai FPI untuk kepentingan mereka, juga dari jasa keamanan dari klub malam dan parkir-parkir.  

FPI gak ada bedanya dengan ormas-ormas preman yang kuasai pasar, hanya mereka pake jubah agama. Itulah kenapa mereka cepat berkembang karena masih banyak orang awam yang menganggap jubah itu suci sehingga layak diikuti.

Palingan yang lumayan pintar di dalam FPI hanya Munarman. Munarman ini jaringan internasionalnya lumayan, karena dia pernah jadi pengacara di sebuah perusahaan multinasional.

Tapi FPI jadi berbahaya ketika ada kelompok ideologis dan strategis menyusup ke dalamnya dan mengembangkan FPI sebagai salah satu alat perang mereka. Siapa kelompok itu ? Tentu Hizbut Thahrir Indonesia atau HTI.

Hizbut Thahrir bukan kelompok kemaren sore. Jaringan dan dana mereka kelasnya internasional. Dan mereka ada sudah sejak lama, sejak tahun 1953. Jejak pemberontakan mereka ada dimana-mana, di banyak negara.

Inilah yang berbahaya. HT bahkan jauh lebih berbahaya ketika organisasinya di Indonesia dibubarkan. Seperti virus, mereka butuh inang untuk berkembang. Dan ketika mereka menclok dan berkembang di FPI, sekejap FPI menjadi lebih ganas dan liar dari sebelumnya.

Memangnya pemikiran siapa yang menjadikan Rizieq sebagai imam besar untuk "menyatukan umat Islam" di Indonesia ? Rizieq sendiri ? Ya ngga lah. Doi orator ulung, itu benar. Tapi punya pemikiran yang strategis seperti itu, jauh api dari panggang.

Saya bersyukur atas dibubarkannya FPI, tapi tidak akan berarti banyak jika pentolan2 HTI masih bebas berkeliaran seperti Bahtiar Nasir dan Ismail Yusanto.

Sudah selayaknya selain dibubarkan, pentolan2 organisasi yang dilarang itu juga ditangkap. Dan ini butuh komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan supaya negeri ini bisa mulai membangun ekonominya kembali.

Pagi yang indah sambil liburan dan seruput secangkir kopi..

Denny Siregar

Jumat, 01 Januari 2021

Dana Covid-19 Jember Diselewengkan, LHP BPK Sebut Pelaksanaan Realisasi Anggaran Covid-19 Jember Tidak Sesuai Aturan

Dana Covid-19 Jember Diselewengkan, LHP BPK Sebut Pelaksanaan Realisasi Anggaran Covid-19 Jember Tidak Sesuai Aturan

Bupati Jember Faida Masuk Bursa Ketua DPC PDIP, Nasdem Biasa Saja -  FaktualNews.co

Badan pemeriksa keuangan atau BPK RI menilai realisasi anggaran covid-19 di kabupaten Jember, tidak sesuai dengan ketentuan dalam semua hal yang material. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK tahun anggaran 2019, yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Jember.

Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim menjelaskan, jika dilihat dari kesimpulannya BPK menilai pengadaan barang jasa dan realisasi dana covid di Jember tidak sesuai ketentuan dalam semua hal material. Kesimpulan ini diambil karena BPK menemukan banyak sekali dugaan pelanggaran.

Halim mencontohkan terkait pengadaan paket sembako, dimana dari 17 rekanan 12 diantaranya merupakan perusahaan jasa kontruksi.

Ditemukan juga adanya 3 ribu lebih nama penerima bantuan, yang ketika di kroscek dalam data kependudukan sudah meninggal dunia sejak tahun 2000 lalu, serta banyak kejanggalan-keJanggalan lainnya.

BPK menemukan data tersebut berdasarkan pencocokan data penerima bantuan yang dilaporan Satgas Penanganan Covid-19 Pemkab Jember, dengan data yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember.

Tak hanya itu, temuan lain yang tak kalah mengejutkan yaitu ditemukannya penerima bantuan sebanyak 1.670 orang telah pindah keluar dari Jember dalam rentan tahun 2011 – 2019. Kemudian, sebanyak 23.422 orang penerima bantuan tanpa dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK), 326 orang berstatus PNS, 91 orang personil TNI, 20 orang anggota Polri dan 30.050 orang penerima bantuan dengan data kependudukan ganda.

Ahmad Halim mengatakan, selama ini Bupati Jember, Faida, tak pernah melibatkan anggota dewan dalam merencanakan alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp 479,4 miliar. Itu sebabnya, Halim tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait adanya berbagai temuan BPK tersebut. "Ada fakta temuan BPK sudah digambarkan jelas ada penyimpangan," ujarnya, Jum'at (01/1/2021).

Selain persoalan tersebut menurut Halim, masih banyak lagi temuan BPK terkait realisasi dana Covid kabupayen Jember, yang secara rinci akan didalami oleh pansus covid DPRD Jember. Karena DPRD sudah memiliki pansus Covid, Halim mempersilahkan media menanyakan langsung rinciannya kepada pansus.



FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

FPI dan Warga Keturunan Arab Mainkan Politik Bumi Hangus NKRI

Pengamat: Paham FPI Mirip Kelompok Teroris - Nasional Tempo.co

Peringatan keras AM Hendropriyono terbukti. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer menyampaikan tentang pentingnya warga keturunan Arab untuk mengendalikan diri. Peringatan AM Hendropriyono ini menjadi sangat relevan ketika FPI dibubarkan.

Tentang peran para keturunan Arab yang mendeklarasikan FPI baru, perlu diperhatikan oleh pemerintah. WNI keturunan Arab dalam masyarakat Indonesia ditempatkan dalam strata cukup dihormati oleh masyarakat.

"Cobalah mengendalikan diri jangan menjadi provokator," kata AM Hendropriyono di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Munarman dan para keturunan Arab langsung mendeklarasikan berdirinya FPI baru, dengan singkatan baru. Orangnya sama, baju berbeda. Ideologi tetap sama terkait dengan khilafah dan pendukung terorisme ISIS.

AM Hendropriyono sebagai Guru Besar Intelijen melihat persoalan FPI sebagai persoalan hubungan emosional-relijius dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menghormati klan Arab. Karena lugunya masyarakat Indonesia, mereka mencampurbaurkan antara Islam dengan Arab, Arab dengan Islam.

Suasana batin ini dimanfaatkan oleh oportunis seperti Munarman, Haikal Hassan untuk mengeruk keuntungan materi, bisnis politik. Dan, para keturunan Arab yang sengaja memanfaatkan sentimen relatif positif terhadap keturunan Arab untuk menggiring masyarakat mengikuti tujuan busuk FPI menghancurkan NKRI.

FPI bukan membela Islam. FPI menggunakan agama sebagai alat politik, bisnis demo, kerusuhan, terorisme: duit. Ada catatan. Tentang kisah PamSwakarsa 1998 sampai FPI berkibar atas dukungan SBY hingga demo politik identitas 411 dan 212, dan penjungkalan kriminalisasi Ahok.

Puncaknya Pilkada DKI 2017. Pilkada dengan politik identitas paling brutal. Yang terlibat SBY, Jusuf Kalla, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid PKS, dengan motor FPI dan 212. Hasilnya Anies Baswedan menjadi penyembah FPI dan kaum radikal. Uang APBD DKI menjadi bancaan  kelompok radikal dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ugal-ugalan menghamburkan duit.

Sukses FPI, FUI, MMI, PKS, 212 di Pilkada DKI Jakarta diulangi. Prabowo-Sandi menjadi korban. Lebih marah lagi, Cendana dan Cikeas serta Jusuf Kalla meradang. Harapan mendapatkan kemenangan Pilpres 2019, dengan metoda dan taktik kampanye mayat ayat, buyar oleh strategi merangkul Jokowi.

Jokowi merangkul Ma'ruf Amin, dedengkot demo 411 dan 212. Dengan mengambil Amin, menyadarkan kalangan emosional-religius untuk melihat Jokowi dalam perspektif berbeda. Karena saat itu stigmatisasi terhadap Jokowi sebagai PKI, dibangun oleh Obor Rakyat, berhasil. Bahkan sampai saat ini.

Jargon komunis, asing, aseng Amien Rais masih meracuni masyarakat awam. Dan, keturunan Arab banyak dimanfaatkan. Atau memanfaatkan diri menjadi provokator, aktor pembangkangan terhadap pemerintah dan hukum: seperti Anies Baswedan dan Muhammad Rizieq Shihab.

Munarman Sobri Lubis sebagai kaki tangan, dan provokator keturunan Arab kembali berulah. Ada Sabri Lubis, Haris Ubadillah, Abu Fihir Alattas, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Syafiq Alaydrus,  selebihnya para kaki tangan pencari nasi bungkus.

Umat Islam harus paham tentang ajaran agama Islam dan budaya Nusantara. Gus Dur mengingatkan bahwa Islam bukan Arab, dan Arab bukan Islam. Dua hal yang berbeda.

"Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur dengan budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya," kata Gus Dur.

Soal maneuver Munarman, pemerintah harus mengawal keputusan pembubaran FPI. Kejaksaan, BIN, Bais, Kominfo, kepolisian harus bahu-membahu menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. PPATK harus menyelidiki aliran dana Cikeas, Cendana, Chaplin untuk FPI.

Semua aktivitas yang sama dengan FPI harus ditindak. Persis seperti perlakukan terhadap PKI sebagai ormas terlarang. Semua aktivitas yang terafiliasi dengan Munarman, Sobri Lubis, MRS dan keluarganya, dengan tujuan membuat kisruh dan pembangkangan hukum, intoleransi, terorisme, ISIS, harus dihukum.

Aksi Munarman sangat membahayakan Negara. Karena dia melakukan politik bumi hangus dengan maneuver penyebaran berita bohong ala ISIS, seperti di Suriah. Isu agama dan Islam dipakai untuk mengarahkan pada kerusuhan, pembangkangan hukum, chaos. Termasuk isu tewasnya 6 teroris FPI penyerang aparat, yang hendak diglorifikasi oleh Munarman sebagai pahlawan, syahid. Publik Indonesia ogah dibodohi Munarman dan FPI.

(Penulis: Ninoy Karundeng)