Undangan Penawaran Webinar || BIMTEK NASIONAL SEHARI. Tentang: "Laboratory Safety K3 Kesehatan & Keselamatan Kerja Laboratorium"

BINA MANAGEMENT CENTER - BMC        Jakarta,November 2021

Perihal :  Undangan Penawaran Web BIMTEK NASIONAL SEHARI.  Tentang:

 

"Laboratory Safety K3 Kesehatan & Keselamatan Kerja Laboratorium"

 

Akan Dilaksanakan Pada:

Hari/Tanggal        : Selasa, 30 - November 2021. 

Waktu/Tempat    : 08:30 s/d 16:30 ||  Zoom Meeting Video Confreence"Online Class" 

Narasumber         : Ir. Azil Awaludin, MKKK, MPM

                                                  

Demikian  Undangan  disampaikan, Atas Perhatian  dan  Keikutsertaannya diucapkan 

Terima kasih. Penyelenggara :  BINA MANAGEMENT CENTER - BMC

 

Contact Person || Call /Wa: 0895 4137 65520  ||  email: diklatbmc@protonmail. com   

 

Berikut  Unduh Proposal  Formulir Dan Jadwal Materi Terlampir file PDF Dibawah ini:

 

Terima Kasih Atas Kerjasama & Keikutsertaannya..Salam Sehat Selalu .........

Tragedi Las Vegas

Tragedi Las Vegas
Buku: Ketika Tuhan Ditidurkan By Mulyonov Abdul Djalil

Las Vegas. Sebelum gegap gempita seperti sekarang adalah tanah gersang di Clark Country. Sekitarnya berupa gurun. Untunglah ada orang brilian memiliki ide cemerlang: mengalirkan air dari mata air yg jaraknya puluhan kilometer.

Dibantu beberapa sukarelawan, singkat cerita selama berbulan2 terpasanglah pipa. Proyek selesai dan ditentukan hari H peresmian besar2an. Pejabat dan masyarakat hadir menyaksikan 'pengguntingan pita'. Ternyata pipa itu tidak mengeluarkan air setetes pun. Ditunggu sampai matahari terbenam tetap nihil!

Semua orang pergi, tinggal si brilian seorang diri. Malam itu juga, karena tak sanggup menahan malu dia bunuh diri. Keesokan harinya warga geger. Apa yg terjadi? Tiba2 air mengalir. Semakin deras dan banyak.

Tragis! Mata air yg jaraknya sangat jauh, tentu membutuhkan waktu sehari semalam untuk bisa mengalir sampai Las Vegas

Dibawah komando GMNI, BEM Nusantara Ingin Jokowi Copot Erick Thohir

Dibawah komando GMNI, BEM Nusantara Ingin Jokowi Copot Erick Thohir

Tak puas dengan respon Kementerian BUMN, BEM Nusantara akhirnya lakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian BUMN pada Senin (8/11/2021).

Unjuk rasa itu sebagai langkah menindak lanjuti pernyataan sikap BEM nusantara dalam evaluasi kerja kabinet Indonesia Maju.

Sebelumnya mereka memberikan rapor merah terhadap 3 menteri Jokowi yang tidak bisa bekerja dengan baik. Mereka.

Mereka yaitu Nadiem Makarim Menteri Dikbutristek, Budi Gunadi Menteri Kesehatan dan Erick Thohir Menteri BUMN.

Khusus Erick Thohir, Eko Pratama Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara menilai perlu adanya tindak lanjut keterlibatan Erick  dalam bisnis PCR.

Eko juga menganggap BUMN banyak mengalami kerugian sehingga harus dievaluasi.

Karena itu Eko Pratama menginginkan agar Jokowi mencopot Erick Thohir dari jabatan menteri BUMN.

Eko pratama diketahui merupakan kader GMNI yang kenal dekat dengan Ageng Dendy Sekjen DPP GMNI versi Dewan Pengawas Ahmad Basarah dan Soekarwo mantan Gubernur Jatim.

Oleh karena itu Eko Pratama sebagai kader terbaik GMNI apakah ditugaskan DPP GMNI sebagai koordinator pusat BEM Nusantara untuk menyuarakan suara rakyat?

Ageng Dendy ketika ditanya melalui nomer 081331052992 terkait demo BEM Nusantara ini apakah selaras dengan sikap GMNI dibawah Dewan Pengawas Ahmad Basarah dan Sukarwo, enggan memberi jawaban.

Korupsi dan Politik

Korupsi dan Politik.

Mengapa korupsi tidak pernah hilang? Tanya teman. Menurut saya, korupsi itu adalah budaya tertua bangsa, sama dengan pelacuran. Mudah dibicarakan tetapi sulit mengatasinya. Karena dia ada dalam diri setiap orang. Artinya setiap orang berpontesi jadi korup. Maklum dalam diri manusia itu ada otak hewani. Ada otak reptil dan mamalia. Itu sudah takdir manusia. Disitulah pentingnya keseimbangan dan batas yang jelas antara hewan dan manusia. Kalau batas itu jebol, maka manusia lebih buruk dari hewan.

"Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata $750.000/bulan Garuda mulai dari hari pertama Bayar dua kali lipat? $1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sich waktu di teken? pengen tau aja?" tulis Peter seperti dikutip dari Instagram pribadinya @petergontha.
"Ini pesawat CRJ Garuda yang salah beli, ada 17 buah. Siapa sich yang suruh beli? Siapa sich brokernya? Sekarang ngangur dan dibalikin. Ruginya jutaan?" tulis Peter lagi.

Mengapa sampai begitu sulit menjadikan kasus kerugian garuda sebagai skandal korupsi?

"Terus Kemenkum HAM dan Kejaksaan apa diam saja? Sampai sekarang saya tidak jelas mengapa? Saya langsung sudah menghadap Dirjen kumham dan bahkan ketua KPK, tapi perintah dari pemerintah dan Direksi Garuda KOMISARIS JANGAN TURUT CAMPUR! Tanya Prof Romli saja. Silahkan kalau ada yang mau konfirmasi ke pihak Garuda Kumham atau Ketua KPK," tulis Peter.

Benarkah kesaksian dari Peter Gontha itu ? apakah itu hanya rumor saja.? Menurut Peter, empat perusahaan asing yang ikut dalam penyewaan pesawat telah mengaku berkongkalikong dengan Garuda Indonesia dan telah membayar denda USD 2,5 miliar ke negara masing-masing. Artinya negara masing sudah membongkar skandal itu dan para vendor itu sudah di hukum dengan denda senilai Rp. 45 triliun karena praktek unfair business.

Kita hanya memenjarakan selevel direksi saja. Padahal tidak mungkin kerugian sangat besar itu, tanpa keterlibatan politik dan kekuasaan. Dan itu semua biangnya karena di negeri ini, uang melahirkan kekuasaan dan  kekuasaan menentukan kebenaran. Yang benar itu, Garuda dipailitkan dan tidak perlu usut skandalnya. Tidak ada perubahan, selalu politik jadi panglima.

*
Anda tahu kan , kasus BLBI, penyelesaian kewajiban dilakukan secara politi lewat TAP MPR dengan skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagai bentuk  personal guarantee (PG). Itu dilakukan dengan instrumen Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Rp. 400 triliun kelaut.  Masih ada sisa tagihan ke obligor Rp. 100 Triliun , sampai kini engga jelas, tapi gaungnya terus ada sebagai citra politik doang.

Anda tahunkan kasus TPPI. Kasus TPPI Ini termasuk mega skandal yang tak pernah tuntas diselesaikan sejak era Gus Dur, Megawati , SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan siapa yang jadi tersangka. Padahal ada nama JK, Hashim adik Prabowo disebut sebut. Tahun 2015 Era Jokowi kasus ini dibuka lagi. Dan oleh Jokowi diselesaikan secara politik walau katanya lewat UU TPPU sebagai solusi bailout kerugian negara sebesar Rp. 22 triliun.

Menurut BPK, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi di Jiwasraya Rp16,8 triliun, dan Asabri Rp22,78 triliun. Dalam sidang, terbukti Perusahaan Eric Thahir termasuk yang menikmati investasi dari Jiwasraya. Padahal semua tahu, kasus ini sudah berlangsung sejak era SBY. Artinya bohong kalau Eric tidak tahu masalah Jiwasraya. Toh akhirnya Eric jadi menteri BUMN. Kalau akhirnya kasus ini terbuka, itupun setelah Pak Mahfud perintahkan untuk dibongkar. Akhirnya solusinya lewat politk, yaitu Bail-in. Korbankan negara lewat PMN dan juga korbankan nasabah lewat rescheduling.

Kemudian kasus pembelian Gas oleh Pertamina dengan claim dari pihak mozambik sebesar Rp. 40 triliun. Audit atas kontrak jual beli ( Sales Purcharse Agreement ) gas alam cair (LNG). mengindikasikan terjadinya kasus korupsi. Anehnya kasus ini tadinya ditangani oleh Kejaksaan, akhirnya diambil alih oleh KPK. Sampai sekarang tidak terdengar kelanjutannya. Kemungkinan akan diselesaikan juga secara politik.

Kasus pembiayaan kereta cepat jakarta bandung. Dari kenaikan biaya yang luar biasa. Sampai kepada perubahan skema proyek dari B2B kepada kemungkinan  adanya  G2G atau lewat APBN dan penjaminan negara. Perpres 2015 diubah agar meloloskan skema  G2G itu. Anehnya belum selesai audit, Menteri BUMN sudah sesumbar bahwa tidak ada korupsi pada proyek dan sangat wajar dibailout oleh negara. Keliatanya kasus ini akan selesai lewat politik lagi.

Terakhir proyek Pembangunan Ibu Kota baru di kalimantan timur. Tadinya proyek ini oleh Jokowi tidak akan menggunakan dana APBN. Konsepnya lewat B2B dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta. Skemanya? kerjasama pemanafaatan lahan sampai kepada tukar guling atas asset negara di Jakarta. Ternyata sampai sekarang semua mereka yang katanya komit biayai, tidak ada berita lagi. Akhirnya Jokowi terpaksa perintahkan keluarkan dana APBN agar proyek segera dimulai.

Mengapa saya tulis ini? bahwa Jokowi tidak bisa berkuasa penuh terhadap kekuasaan dia sebagai presiden. Pada akhirnya dia harus kompromi dengan politik agar kekuasaan bisa terus aman. Maklum, di negeri ini kekuasaan datang dari kekuatan uang dan karena itu kekuasaan selalu benar.

By. Erizeli Jely Bandaro

Khofifah Sudah Lebih Dari 20 Tahun Pimpin Muslimat NU dan Ingin Lagi, Ini Kata Gus Hasan

Khofifah Sudah Lebih Dari 20 Tahun Pimpin Muslimat NU dan Ingin Lagi, Ini Kata Gus Hasan

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, 23-25 Desember 2021 diharapkan tak sekadar menjadi perhelatan akbar dalam prosesi pemilihan ketua umum PBNU.

Tapi juga menjadi evaluasi kerja-kerja organisasi hingga penertiban periodisasi ketua badan otonom (Banom). Terlebih hal itu sudah terjadi dan tidak bisa dibiarkan lepas begitu saja, karena bisa menjadi hal yang sangat tidak baik bagi organisasi sebesar NU.

Hal ini diutarakan oleh Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, KH Maulana Ahmad Hasan atau yang biasa disapa Gus Hasan

Kiai yang juga wakil katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas itu mencontohkan Muslimat NU, yang sudah lebih dari 20 tahun atau empat periode (2000-2021) diketuai Khofifah Indar Parawansa.

Bahkan, gubernur Jawa Timur itu naga-naganya ingin terpilih lagi untuk periode kelima pada Kongres ke-18 yang dijadwalkan November 2021.

"Sebenarnya di dalam AD/ART NU itu tertulis bahwa tentang masa jabatan ketua Banom itu maksimal dua kali periode, kecuali Banom yang berbasis usia itu malah bisa hanya satu periode, seperti IPNU, IPPNU itu," katanya, Rabu (27/10/2021).

"Jadi Muslimat ini pun perlu ditata yang baik. Marwah PBNU harus bisa mengendalikan dalam artian menertibkan organisasi, baik kinerja-kinerja maupun ketertiban terhadap disiplin mematuhi amanah AD/ART NU," tegasnya.

Mantan Ketua PCNU Banyumas itu meminta kader lain juga diberi kesempatan untuk mengabdi dan berhikmah, sekaligus agar ada regenerasi di tubuh Banom.

"Yakinlah bahwa di Muslimat, di Ansor, di Banom-Banom itu, banyak kader yang siap melanjutkan tonggak estafet untuk mengabdi dan berhikmah kepada bangsa dan umat," kata Gus Hasan.

"Jadi nanti tidak stagnan. Banyangkan saja, kalau organisasi sudah dikendalikan sampai empat periode itu sudah kayak bukan milik orang banyak, tapi seperti milik sendiri," tandasnya.

Dan asumsi yang muncul, tentu akan banyak varian dalamnya, termasuk asumsi bahwa organisasi tersebut dipakai untuk untuk kepentingan tertentu.

"Kalau saya harus ngomong untuk kepentingan ini itu kan enggak etis. Apapun, jejak digital kan tetap tidak akan bisa dihilangkan begitu saja," ucap pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Tengah itu.

Lagi pula semangat Indonesia adalah semangat reformasi yang membatasi jabatan selama dua periode. Bukan untuk menang dan kalah, tapi untuk kemaslahatan kinerja dan regenerasi.

"Karena pada setiap masanya, generasi itu butuh pimpinan, dan memberikan kesempatan generasinya untuk memimpin pada setiap masanya," ujar jajaran ketua Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) PBNU tersebut.

Tak hanya dari Jawa Tengah, sebelumnya desakan agar terjadi regenerasi di pucuk pimpinan Muslimat NU juga terlontar dari Jawa Timur.

"Muslimat butuh regenerasi. Regenerasi itu sangat penting di segala lini. Di Fatayat, Muslimat, terutama juga di NU-nya. Dari deretan ketua umum Banom NU, Khofifah memang paling lama menjadi ketua umum Muslimat NU, hingga lebih dari 20 tahun ," kata Pengasuh Ponpes Metal Muslim Al Hidayah Pasuruan, KH Nur Kholis Al Maulani alias Gus Nur Kholis.

Setelah 4 Periode Jadi Ketua Muslimat, Khofifah Layak Pimpin PB NU

Setelah 4 Periode Jadi Ketua Muslimat, Khofifah Layak Pimpin PB NU

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dipandang layak pimpin PB NU pada muktamar NU ya ng akan digelar bulan 23-25 desember mendatang.

Hal ini disampaikan oleh MH Imam Ghozali yng merupakan pemred media Kontrastimes pada Rabu (20/8/2021).

"Gubernur Khofifah Indar Parawansa layak jadi wanita pertama yang pimpin PB NU kedepan", katanya.

Ada beberapa kandidat lain yang dipandang cocok untuk menjadi ketua PBNU mendatang, diantaranya adalah KH Said Agil Siraj yang merupakan Ketua umum PBNU sekarang, Gus Yaqut menteri agama RI dan beberapa nama lain.

Bukan tidak mungkin Khofifah akan terpilih karena ia memiliki trackrecord yang bagus dalam memimpin muslimat NU selama 4 periode.

Seandainya Khofifah benar-benar terpilih, ia menjadi pemimpin PBNU perempuan untuk pertama kalinya.

Pegawai Pemprov Jatim Diperintah Untuk Sebarluaskan Instagram Khofifah Agar Viral

Pegawai Pemprov Jatim Diperintah Untuk Sebarluaskan Instagram Khofifah Agar Viral

Akhir-akhir ini ramai di grup whatsapp soal screenshoot yang berisi perintah untuk membuat viral instagram gubernur jatim Khofifah  dengan cara menyebarluaskan, like, dan comment di instagram resmi Khofifah.

Diantaranya Perintah itu diberikan lewat grup whatsapp UPT PPSPA Batu dan grup telegram keluarga besar Dinsos Jatim pada Kamis (14/10).

Seseorang dengan nama kontak pak yus dinsos menginformasikan di grup whatsapp UPT PPSPA Batu bahwa kepala dinas sosial memberikan perintah untuk menyebarluaskan, like dan comment instagram khofifah.

Sebelumnya ia membagikan salah satu post instagram khofifah lalu mengajak pegawai UPT PPSPA Batu memviralkan itu.

"Tlg diluaskan....share....like n comment ya Pak...." kata pak yus dinsos.

"Petunjuk Kadis" sambungnya

Grup telegram keluarga besar dinsos jatim juga terdapat perintah yang sama dari seseorang yang bernama Alwi.

Alwi yang dimaksud diduga adalah Kepala Dinas Sosial Jatim yang sampai berita ini diturunkan masih belum bisa dikonfirmasi.

"Monggo comen dan like" ujar Alwi kepada pegawainya di telegram.

Beberapa perintah untuk memviralkan instagram menimbulkan dugaan bahwa Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur memberikan perintah ke kepala dinasnya yang kemudian berlanjut dengan kepala dinas itu memerintahkan pegawai untuk melakukan hal yang sama.